REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua hasil Musyawarah Nasional  (Munas) IX Partai Golkar di Bali dan Ancol dinilai memiliki legitimasi yang sama. Hal itu jika dilihat dari kuorum kepesertaan dalam Munas yang diselenggarakan.

"Dua-duanya sama sah, memenuhi kuorum," ujar pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Andar Nurbowo saat dihubungi Ahad (14/12). Ia menuturkan, kedua kubu partai beringin ini saling mengklaim hasil Munas yang dilakukannya sah lantaran telah mencapai kuorum sesuai AD/ART partai.

Kubu Partai Golkar hasil Munas Bali, kata Andar, terlihat akan terus mempertahankan keputusannya yakni mendorong Aburizal Bakrie tetap menahkodai Partai Golkar. Dan berbagai hal, terang dia, pasti dilakukannya, terutama menggolkan hasil Munas di Bali diakui oleh pemerintah.

Sebab, menurut Direktur lembaga riset IndoStrategi ini, hasil Munas Bali sangat berimplikasi kuat terhadap Koalisi Merah Putih (KMP). Ical, tambah Andar, ingin mempertahankan eksistensinya di Partai Golkar untuk kepentingan yang besar di tubuh KMP. Salah satunya untuk memperkuat parlemen yang menjadi oposisi dengan Koalisi Indonesia Hebat.

Sementara itu, Andar mengatakan, kubu hasil Munas Ancol pun tak akan kalah mempertahankan hasilnya. Dalam hal ini, lanjut dia, Agung Laksono yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas Ancol dimungkinkan melakukan pendekatan kekuasaan.

Agung Laksono, ucap Andar, memang telah terang-terangan ihwal dukungannya kepada pemerintahan Joko Widodo. Atau, jelas dia, Agung Laksono secara terbuka ingin menggabungkan Partai Golkar dengan KIH.

Hal ini, kata Andar, membuat kegaduhan tersendiri di tubuh partai yang sudah memiliki banyak pengalaman di perpolitikan Indonesia itu. Yakni banyak anggota partai yang setuju dan tidak setuju Partai Golkar bergabung dengan KIH. Dan ini, sambung dia, akan sangat membahayakan bagi eksistensi KMP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika