REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Palestina menunggu dengan penuh harap hasil dari upaya internasional yang dilancarkannya setelah mereka memutuskan untuk mengajukan permohonan ke Dewan Keamanan PBB pekan lalu untuk menetapkan jadwal bagi diakhirinya pendudukan Israel dan berdirinya Negara Palestina.
Kepala Perunding Palestina Saeb Erekat dijadwalkan bertemu dengan menteri Luar Negeri AS John Kerry di London, Inggris, Selasa ini atas permintaan Kerry untuk melihat apa yang direncanakan Palestina dalam waktu 48 jam ke depan, saat yang menentukan buat rakyat Palestina.
Sebelum pertemuan tersebut, Kerry bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (15/12) silam di Roma guna membahas keinginan Palestina untuk menuntut diakhirinya pendudukan Israel dan mendirikan Negara Palestina.
Radio Israel, yang mengutip beberapa sumber yang dekat dengan Netanyahu, melaporkan Amerika Serikat menentang tindakan Palestina itu dan menganggapnya sebagai tindakan sepihak yang mungkin memaksa Israel menerima Negara Palestina. Ditambahkannya, "AS belum mengubah posisinya mengenai penolakannya atas tindakan sepihak."
Setelah pertemuan dengan Erekat tersebut, Kerry direncanakan bertemu di Prancis dengan delegasi pejabat senior Liga Arab yang meliputi sejumlah menteri luar negeri dari negara Arab, demikian laporan Xinhua, Selasa (16/12). Pertemuan itu dirancang untuk membahas tindakan Palestina ke Dewan Keamanan PBB.
Ketegangan antara kedua pihak mencapai puncaknya ketika Israel melancarkan agresi militer berskala besar melalui udara dan darat terhadap Jalur Gaza selama 50 hari dan berakhir pada 26 Agustus. Agresi militer Yahudi itu menewaskan 2.200 orang Palestina dan melukai lebih dari 11.000 orang.
Tekanan terhadap pemimpin Palestina meningkat, dan desakan disampaikan untuk menuntut pemimpin politik dan militer Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) serta membekukan kerja sama keamanan dengan Israel, setelah serangan Israel terhadap tanah Palestina di Tepi Barat dan Jerusalem Timur meningkat.
Namun pemimpin Palestina mengaitkan semua tindakan itu dengan apa keputusan Dewan Keamanan PBB setelah rancangan resolusi dukungan Arab diajukan untuk pemungutan suara. Pemimpin Palestina mengancam bahwa jika upaya tersebut gagal, ada tindakan lain yang akan dilancarkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika