Senin 12 Jan 2015 20:52 WIB

Polarisasi DPR Hanya Menyangkut Posisi Pemerintah

Rep: Agus Raharjo/ Red: Bayu Hermawan
Anggota DPR RI mengikuti Rapat Paripurna masa sidang II tahun 2014-2015 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/1).  (Antara/Yudhi Mahatma)
Anggota DPR RI mengikuti Rapat Paripurna masa sidang II tahun 2014-2015 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/1). (Antara/Yudhi Mahatma)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pascareses Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan melantik pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Sesuai kesepakatan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), ada 21 kursi pimpinan DPR yang akan dibagi untuk KIH.

Pengamat Politik LIPI, Indria Sego mengatakan DPR akan berjalan sebagaimana fungsinya pascareses ini. Menurutnya, perseteruan yang selama ini dipandang publik melibatkan KMP dan KIH tidak bisa dianggap selalu menjadi format DPR.

Terbukti, adanya 21 kursi dari kesepakatan dua kubu tersebut menunjukkan KMP sudah mulai berbagi. Jadi, adanya kubu KMP dan KIH hanya terlihat di momentum tertentu saja, tidak akan berjalan paten selama 5 tahun.

"Polarisasi kubu hanya akan menyangkut posisi pemerintah saja," katanya pada Republika, Senin (12/1).

Samego menambahkan, politik di DPR sangat dinamis. Di awal pelantikan memang KIH adalah fraksinya pemerintah karena sebagai pengusung Presiden Joko Widodo. Namun, hal itu tidak akan berjalan selama 1 periode jabatan DPR.

Perilaku politik DPR akan kembali normal sebagaimana fungsi DPR seharusnya. Semangat saling menghantam hanya terlihat di awal pasca pemilihan presiden saja.

"DPR harus bekerja sebagaimana 3 fungsinya (legislatif, budgedting dan pengawasan) serta harus mau menerima masukan publik," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement