REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan target swasembada pangan dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. Serikat Tani Islam Indonesia (STII) menilai akan sulit target tersebut tercapai jika tidak ada perubahan dalam program Kementerian.

"Kalau masih seperti ini masterplan-nya, masih sulit untuk mencapai target swasembada," terang perwakilan STII, Fathurrahman Mahfudz, pada ROL, Jumat (16/1).

Mahfudz menyatakan yang terpenting ialah meningkatkan pertanian dan kesejahteraan petani. Ia menyatakan industri dan teknologi memang diperlukan untuk meningkatkan pertanian. Akan tetapi, yang lebih utama ialah meningkatkan nilai jual dari produk yang dihasilkan petani. 

Selama ini, lanjut Mahfudz, petani memperoleh keuntungan yang tidak seberapa dari harga jual produk pertanian. Ia mengemukakan berdasarkan kajian yang pernah dilakukan bersama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), didapati bahwa "porsi" yang didapatkan oleh petani tak lebih dari 20 persen.

Di samping itu, STTI menemukan bahwa banyak petani yang tidak memiliki kuasa dalam menentukan harga produknya. "Korporasi yang menentukan harga," lanjut Mahfudz.

Karena itu, Mahfudz menilai pemerintahan Jokowi dan juga Kementerian Pertanian perlu untuk membuat lompatan yang baru. Ia menilai gebrakan seperti yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mungkin juga diperlukan untuk memajukan sektor pertanian.

STII sendiri akan turut membantu pemerintah secara konstruktif dengan menyesuaikan program yang dibuat oleh kementerian. Salah satu program yang dicanangkan oleh STII dalam meningkatkan kesejahteraan petani ialah memutus rangkaian distribusi yang kerap diisi oleh rentenir maupun distributor.

STII ingin nantinya petani bisa langsung menjual produk tanpa perantara sehingga keuntungan yang didapat akan lebih maksimal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika