REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat mengatakan seharusnya partai politik jangan digunakan sebagai kendaraan pribadi ketua umum untuk menjadi calon presiden.

"Partai bukan kendaraan pribadi ketua umum (ketum). Ketum tidak mesti menjadi calon presiden," ujarnya di Jakarta, Selasa (20/1).

Zulkifli menambahkan ketua partai harus mengembangkan model pengelolaan partai yang memberdayakan dan membuka partisipasi seluas-luasnya.

"Sang ketua juga harus ikut berkompetisi mencalonkan diri di konvesi sebagaimana kandidat lainnya," kata Zulkifli yang ikut dalam bursa Ketum Partai Amanat Nasional (PAN).

Zulkifli juga menawarkan sistem perekrutan pemimpin nasional melalui konvensi. Ia menyakini apabila konvensi dilaksanakan secara terbuka dan penuh kesungguhan untuk menemukan pemimpin-pemimpin terbaik akan diterima dan didukung banyak pihak. Konvensi dan semua proses yang mengikutinya juga akan mempercepat proses pemberdayaan PAN sebagai partai modern.

"Saya menawarkan kepada segenap pemangku kepentingan bangsa ini bahwa PAN secara terbuka dan bersungguh-sungguh bersama elemen bangsa lainnya mencari calon pemimpin terbaik bangsa untuk tahun 2019. Ini merupakan bentuk nyata fungsi partai politik, yaitu merekrut calon pemimpin utama bangsa ini," jelas dia.

Menurut Zulkifli, konvensi yang akan dilakukan PAN bukan sekedar basa basi atau membangun pencitraan partai.

"Sebagai suatu tradisi yang baik dan umum dilakukan dalam dunia politik di berbagai negara demokrasi maju, sangatlah wajar PAN juga melakukannya. PAN akan bersungguh-sungguh melakukannya. Rakyat dapat menilai dan mengkritisi kesungguhan kami," papar dia.

Selain demi mendapatkan calon pemimpin nasional, konvensi akan

berdampak positif bagi partai. Ide konvensi itu juga bertujuan untuk menghapus stigma bahwa partai politik hanya menjadi kendaraan pribadi ketumnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika