REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ferry Paulus mengaku siap melepaskan jabatannya sebagai presiden klub Persija Jakarta. Ia bersedia apabila diperlukan sekiranya Macan Kemayoran diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Ferry menambahkan pihaknya sangat terbuka dengan semua pihak, termasuk Pemprov DKI Jakarta. Bahkan jika pemerintah ingin mengambil mayoritas saham Persija, Ferry tidak keberatan sama sekali. Sebab semua pihak berpotensi membesarkan Persija termasuk Pemprov DKI Sendiri.
"Ya silakan saja kalau pemrintah ingin ambil alih, Kita welcome kok kalau mereka jadi ambil alih saham Persija dan melakukan perombakan," ungkap Ferry saat ditemui di kantor PSSI Pusat, Senayan, Jakarta, Senin (26/1) sore.
Dalam kesempatan itu Ferry juga mengakui sedang menjajakan kerja sama dengan Pemprov DKI. Namun bentuk kerja sama dan nilainya hingga saat ini belum memenuhi titik temu. Sebelumnya Persija Jakarta juga pernah menjalain kerja sama dengan pemerintah melalui Bank DKI.
Sebelumnya dikabarkan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengambil alih saham PT Persija Jakarta. BUMD yang ditunjuk Basuki untuk mulai mengurusi pengambilalihan saham Persija adalah PT Jakarta Propertindo.
Akan tetapi gubernur yang akrab disapa Ahok itu mengeluh lantaran manajemen Persija menawarkan harga saham fantastis, mencapai miliaran rupiah. Padahal sebelumnya Pemprov DKI pernah memiliki saham Persija, tapi sekarang tidak lagi.
Dengan demikian, DKI tidak memiliki wewenang untuk merombak manajemen ataupun mengintervensi klub sepak bola unggulan Ibu Kota tersebut. Ahok berjanji setelah Persija diakuisisi PT Jakpro, manajemen Persija akan dirombak.
Persija hingga saat ini masih memiliki utang gaji pemain dan ofisial al pada musim lalu. Akibatnya Macan Kemayoran terancam mendapatkan sanksi dari PT Liga Indonesia jika belum bisa melunasi utang tersebut sebelum kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 bergulir.