REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum berakhir. Dualisme pun dinilai dapat membuat suara PPP terpecah di pilkada. Meskipun, dalam putusan pengadilan nanti, salah satu pihak dinyatakan menang dan dianggap sah.
Wasekjen PPP hasil muktamar Surabaya, Arsul Sani berharap kepengurusan Djan Faridz bisa bersikap realistis. Sebab, yang dapat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah kubu Romahurmuziy (Romi).
Karena, kepengurusan itu berdasarkan surat keputusan menkumham. Kalau tidak islah, maka akan memecah suara kader PPP. "Jelas, itu akan mengurangi potensi kemenangan," kata Arsul Sani pada Republika, Sabtu (7/2).
Pada waktunya nanti, ujar dia, dua kubu harus bertemu untuk membahas islah dan menentukan calon kepala daerah yang akan dimajukan dalam pilkada. Saat ini, memang belum ada pembicaraan siapa yang akan didorong.
Meskipun, PPP sudah melakukan pemetaan daerah mana yang akan dibidik dalam gelaran pilkada awal tahun nanti. "Setelah dijabarkan, PPP punya peluang untuk tampil calonnya di 51 kabupaten/kota," kata anggota komisi III DPR itu.
Menurutnya, saat ini yang diajak bicara adalah kader di daerah. Karena struktur PPP yang mencalonkan adalah dari bawah. DPP hanya akan memberikan turunan legalitas untuk pencalonan calon kepala daerah itu.
Legalitas ini yang akan menentukan diterima atau tidaknya bakal calon untuk mendaftar ke KPU. Di sini, imbuh Arsul, posisi PPP kubu Romi memegang kendali karena didukung oleh SK menkumham.
Menurutnya, DPP PPP kubu Romi berprinsip siapa kader terbaik itulah yang akan dipilih atau diajukan dalam pilkada. Kubu Romi juga menyatakan membuka pintu bagi orang luar partai yang berpotensi untuk maju. "Terlepas, dia di kubu mana kalau terbaik untuk daerah itu yang diajukan," kata Arsul.
Sebelumnya, Sekjen PPP hasil muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah mengatakan, akan menaati KPU dalam pilkada nanti. Siapapun yang disahkan KPU itulah kepengurusan yang akan diikuti.
Namun, kemungkinan dalam penentuan nama calon kepala daerah akan ada kompromi. Sebab, siapapun yang akan disahkan kalau tidak islah maka akan rugi bagi dua belah pihak.
"Siapapun yang diusung rugi juga kalau tidak ada islah, kalau diusung kami kubu Romi tidak dukung suara akan berkurang, begitu juga sebaliknya," kata Dimyati.
Dalam pemetaan PPP kubu Djan Faridz, ada beberapa daerah yang sudah dibidik untuk dimajukan dalam pilkada. Misalnya, di Sumatra Barat, Jakarta, Kalimantan secara keseluruhan, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika