REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan tidak ada kampanye hitam dalam persaingan calon Ketua Umum PAN. Menurutnya kompetisi antara pendukung Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan tetap berlangsung secara kekeluargaan.
"Persaingan dinamis, tapi tetap dalam koridor kekeluargaan, karena berdasarkan etika politik," kata Viva Yoga di kompleks parlemen, Selasa (10/2).
Viva Yoga berharap dalam 18 hari sebelum pelaksanaan kongres PAN, semua pihak tidak menggunakan pendekatan kekuasaan untuk meraih suara dalam pemilihan ketua umum. Sebab hal itu dinilai justru mencoreng demokratisasi di internal PAN sendiri.
Selain itu, pendekatan kekuasaan untuk mengintimidasi ataupun menekan pemilik suara tidak mencerminkan akhlak berpolitik dari PAN. Semua pihak, baik pendukung Hatta Rajasa maupun Zulkifli Hasan sebaiknya saling menghargai perbedaan pilihan dalam kongres nasional di Bali nanti.
Pengurus tingkat DPP, DPW, maupun DPD seharusnya tetap menghargai dan menghormati jika dalam kepengurusannya terdapat suara yang berbeda. Pasalnya, PAN lahir dari rahim reformasi yang menjunjung tinggi demokratisasi.
"Tidak boleh menggunakan pendekatan kekuasaan, menekan, intimidasi sehingga melukai nilai demokratisasi di internal partai," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menambahkan dalam tradisi PAN yang tidak tertulis, Ketum PAN memang dijabat hanya 1 kali periode. Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Amien Rais.
Meskipun dalam AD/ART PAN, ketum PAN dapat dijabat maksimal 2 kali periode secara berturut-turut. Namun, tradisi ini sudah dibuktikan oleh mantan Ketum PAN periode 2000-2005. Saat itu, ketum PAN, Amien Rais berhasil menolak untuk dicalonkan kembali sebagai ketua umum dalam kongres yang digelar di Semarang.
Padalah Amien Rais dinilai sukses menaikkan perolehan kursi kader PAN di DPR RI. Dari saat pemilihan umum 1999 hanya 34 kursi, menjadi 53 kursi di pemilu 2004. Namun, Amien tetap mengedepankan prinsip regenerasi partai.
Ia menegaskan, majunya Hatta Rajasa sebagai calon ketum PAN dinilai sah sesuai AD/ART. Sebab, tradisi ketum PAN hanya 1 periode tidak tertulis dalam AD/ART. "Kalau Pak Hatta maju lagi, itu hak politik yang dijamin AD/ART," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika