REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pertemuan tertutup dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur. Pertemuan membahas polemik KPK-Polri yang terjadi akhir-akhir ini.
Dalam pertemuan tertutup sejak pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB itu, pihaknya bangga karena PWNU Jatim tidak memihak. PWNU Jatim meminta jajaran KPK untuk mengambil pelajaran dari apa yang terjadi.
"Gus Ali (KH Agoes Ali Masyhuri) bilang bahwa laut itu tidak akan pernah surut kalau tidak ada pasang, karena beliau meminta kami untuk mawas diri, karena bisa saja semuanya terjadi akibat tidak adanya keteladanan. PWNU Jatim meminta untuk menahan diri," kata Direktur Litbang KPK, Roni Dwi Susanto, di Gedung PWNU Jatim, Surabaya, Rabu.
"Kami tidak meminta perlindungan atau suaka, kami tidak minta Banser menjaga Gedung KPK," katanya.
Roni yang didampingi dua staf Bagian Kemitraan KPK itu diterima Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim, KH Agoes Ali Masyhuri; Wakil Ketua, HM Sholeh Hayat; Wakil Sekretaris, Dr Rubaidi; dan Bendahara HM Rosyidi.
"Kami temui berbagai elemen masyarakat, seperti NU, Muhammadiyah, LSM, mahasiswa, dan sebagainya untuk menyampaikan masalah sebenarnya. Kami jelaskan KPK-Polri itu tidak ada masalah kelembagaan," tuturnya setelah pertemuan itu.