REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, mengatakan peringatan Hari Dunia bagi Keadilan Sosial tahun ini dipusatkan pada penyelundupan manusia dan perbudakan modern.

Peringatan Hari Dunia bagi Keadilan Sosial hadir pada saat penting buat manusia dan dunia, terutama berkaitan dengan nasib buruk tak kurang dari 21 juta lelaki, perempuan dan anak-anak dalam berbagai bentuk perbudakan modern.

Dalam apa yang ia gambarkan sebagai tahun penting buat pembangunan global, Ban  mengatakan masih banyak yang perlu dilakukan untuk menghapuskan semua bentuk eksploitasi manusia.

Sidang Majelis Umum PBB pada 2007 mengumumkan 20 Februari sebagai Hari Dunia bagi Keadilan Sosial. Sidang Majelis Umum PBB mengundang semua negara anggota mencurahkan perhatian pada hari itu untuk meningkatkan kegiatan nasional sejalan dengan sasaran dan tujuan Pertemuan Puncak Dunia bagi Pembangunan Sosial dan Sidang Ke-24 Sidang Majelis Umum.

Ban meminta masyarakat internasional membangun dunia berkeadilan sosial, tempat semua orang dapat hidup dan bekerja secara bebas, bermartabat dan setara.

"Di seluruh dunia, ada seruan yang meningkat untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat buat semua dengan hak yang sama dan menghormati suara yang berbeda di kalangan warga dunia," katanya, Jumat (20/2).

Dalam pesan terpisah di hari yang sama, Direktur Jenderal ILO Guy Ryder mengatakan kerja paksa dapat dihentikan. Ryder mengatakan jurang pemisah ekonomi terus meluas.

Orang yang paling kaya meraih 30 sampai 40 persen dari seluruh penghasilan sedangkan orang yang paling miskin memperoleh 10 persen penghasilan. Pada 2013, 939 juta pekerja atau 26,7 persen dari seluruh pegawai, masih memperoleh penghasilan dua dolar perhari atau kurang.

"Situasi bertambah parah akibat meluasnya ketidaktersediaan perlindungan sosial dasar. Jutaan orang menjadi sasaran kondisi yang tak bisa diterima di tempat kerja dan tak memperoleh hak dasar," kata Ryder.

Menurut ILO, 21 juta lelaki, perempuan dan anak kecil dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi di bidang pertanian, bekerja dengan upah murah, bekerja di kapal penangkap ikan, di industri seks atau di rumah pribadi. Jerih-payah mereka menghasilkan 150 miliar dolar AS dalam bentuk keuntungan tidak sah setiap tahun.

Perempuan dan anak kecil menghadapi risiko sangat besar untuk diculik dan dijual di dunia perbudakan pada saat konflik. Kerja paksa juga dapat membuat seluruh anggota keluarga hidup dalam kemiskinan selama beberapa generasi.

ILO menyerukan diakhirinya kerja paksa melalui pendekatan terpadu. Pemerintah, pegawai, serikat kerja serta masyarakat sipil memiliki peran untuk melindungi, membela dan memberdayakan mereka yang rentan, serta menciptakan peluang bagi lapangan kerja yang layak untuk semua.

Ikuti Whatsapp Channel Republika