REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Masjid Indonesia (DMI) mendukung penuh upaya pemerintah Jokowi-JK menegakkan hukum dan kedaulatan negara, dengan melaksanakan eksekusi mati terhadap gembong narkoba tahap kedua.

"Sikap pemerintah sudah tepat untuk melaksanakan eksekusi mati gembong narkoba. Dengan begitu, pemerintah tunduk pada hukum dan sudah semestinya hukum menjadi panglima di negeri ini," ujar Sekretaris Bidang Kominfo, Kerjasama Antar Lembaga dan Luar Negeri, Pimpinan Pusat DMI, Hery Sucipto dalam keterangannya, Kamis (26/2).

Pihaknya mengapresiasi sikap tegas pemerintah yang tetap akan melaksanakan eksekusi mati tahap kedua di tengah kritikan dan tentangan keras terutama dari beberapa negara asing. Dengan sikap tegas itu, lanjut dia, menunjukkan kedaulatan hukum, bangsa dan negara adalah mutlak.

"Tentu protes dari negara lain adalah hal yang wajar, sama ketika ada warga Indonesia yang terkena ancaman hukuman mati di negara lain, kita juga protes. Namun demikian, protes tidak boleh mempengaruhi bahkan mendikte sikap dan putusan hukum tetap di Indonesia. Ini soal harga diri dan martabat bangsa," ujar pakar kajian Timur Tengah ini.

Ia mengkritik sikap beberapa negara seperti Australia dan Brasil yang cenderung mengintervensi pemerintah Indonesia karena tidak mau memenuhi keinginan mereka, yakni menunda atau membatalkan eksekusi mati warganya yang terlibat dalam kasus kejahatan narkoba tersebut.

Selain itu, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), menurut dia, tidak pantas dan patut mengintervensi Indonesia agar membatalkan eksekusi mati.

Untuk itu, DMI meminta pemerintah untuk tetap tegas dan istikomah menjalankan putusan hukum. Apalagi dampak akibat narkoba telah merusak generasi bangsa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika