REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama mengkritik keras sikap Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu yang ingin membekukan aktivitas nuklir Iran. Ini artinya, AS telah mengambil sikap ketidaksepakatan dengan Israel untuk mencegah musuh bebuyutannya memperoleh senjata nuklir.
Secara tegas, bahkan Obama tidak takut dan menyebut pertentangan ini tidak akan menjadi gangguan permanen yang akan merusak hubungan AS-Israel. Pembicaraan antar negara-negara besar dan Iran terkait pembatasan nuklir Teheran telah berada di tahap kritis. Akhir Maret merupakan batas waktu kesepakatan kerangka kerja sedangkan 30 Juni menjadi batas tercapainya kesepakatan akhir.
Saat ini Obama masih menunggu pembicaraan di kongres selesai sebelum memutuskan pembekuan aktivitas nuklir tersebut. Obama juga mengkritik rencana Partai Republik dan beberapa Demokrat di Senat AS untuk menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Iran seandainya tidak ada kesepakatan tercapai tanggal 30 Juni mendatang. Menurutnya, hal itu dapat merusak pembicaraan saat ini.
"Saya kurang peduli, terus terang dengan komentar Perdana Menteri Netanyahu daripada saya dengan Kongres mengambil tindakan yang mungkin merusak pembicaraan sebelum mereka selesai," kata dia.
Sebelumnya, Netanyahu datang sebagai negosiator untuk mencapai kesepakatan pembekuan aktivitas nuklir Iran. Ia memberi pidatonya dalam pertemuan Kongres AS yang sekaligus menjadi upaya terakhir Israel menghentikan Teheran mengembangkan senjata nuklir.
Ia sangat mencurigai upaya internasional untuk membiarkan aktivitas nuklir Iran. Ia juga takut bila AS dan mitra negosiasi akan memberikan Iran terlalu banyak konsesi dan membiarkannya megembangkan bom atom.
"Iran mensponsori terorisme di seluruh dunia, menyelimuti dunia dengan 'tentakel teror'. Bayangkan apa yang akan dilakukan Iran dengan senjata nuklir," kata dia.
Menghadapi pidato kontroversial ini, Anggota Kongres menyalahkan ketua DPR John Boehner karena mengundang Netanyahu tanpa lebih dulu berkonsultasi dengan Gedung Putih atau Kongres Demokrat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika