REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan proyek pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat. Namun, PT Pertamina menegaskan untuk menolak rencana pembangunan pelabuhan yang dibiayai oleh JICA tersebut.

VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir meminta kepada pemerintah untuk kembali mengkaji studi terhadap rencana proyek pelabuhan Cilamaya. 

Ali menyebut, pembangunan Pelabuhan Cilamaya hanya menguntungkan industri otomotif yang notabene produsennya berasal dari Jepang. "Kan saya nanya siapa sih yang perlu Cilamaya kan ga dijawab? Kalau Pertamina ONWJ jelas untuk kepentingan nasional," ujar Ali, Kamis (5/3).

Ali khawatir apabila proyek Pelabuhan Cilamaya hanya untuk memberikan kesempatan Jepang untuk bisa melakukan dumping di Indonesia dan adanya tumpang tindih kepentingan. 

Ali menambahkan, apabila pelabuhan Cilamaya tetap dibangun dan memaksa Pertamina menghentikan operasinya, maka negara akan merugi Rp21 triliun, termasuk terhentinya produksi bahan baku untuk Pupuk Kujang. Belum lagi, lanjut Ali, di tahun 2023 nanti Pertamina ONWJ akan mencapai peak production sebanyak 50 ribu barel per hari. 

"Apa ini mau distop? Sementara ada daerah lain yang bisa digunakan lokasi pelabuhan. Artinya, kami keberatan dengan rencana Cilamaya. Makanya saya tanya ini kepentingan siapa," ujar Ali.

Ali menambahkan, rencana pemerintah untuk menimbun pipa di dasar laut akan sulit dilakukan. Menurutnya, akan dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk menimbun 1900 kilometer pipa. Terlebih, akan ada sumur-sumur minyak yang juga tersebar di dasar laut. "Dan sumur tidak bisa dipendam, kalau pipa masih bisa," lanjutnya. 

Sebelumnya, pemerintah tetap melanjutkan proyek Cilamaya. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan bahwa proyek Cilamaya tetap dilanjutkan dengan menggeser lokasi baru sepanjang 3 km untuk menghindari bentangan pipa milik Pertamina ONWJ.

Ikuti Whatsapp Channel Republika