Rabu 11 Mar 2015 18:00 WIB

Hotel Internasional Diusulkan Jadi Money Changer

Sejumlah orang melakukan transaksi jual beli mata uang di salah satu Money Changer di Jakarta, Jumat (27/6).
Foto: Republika/Prayogi
Sejumlah orang melakukan transaksi jual beli mata uang di salah satu Money Changer di Jakarta, Jumat (27/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan salah satu upaya peningkatan penggunaan mata uang rupiah dengan memfungsikan hotel dan fasilitas jasa pariwisata sebagai 'money changer'. Dia menyarankan Bank Indonesia (BI) memberikan keleluasaan kepada hotel internasional untuk bisa berfungsi sebagai money changer.

"Kalau penggunaan dolar di sektor pariwisata tidak apa-apa. Nanti Bank Indonesia akan memberikan keleluasaan bahwa hotel internasional itu bisa langsung seperti 'money changer'," kata Bambang, Rabu (11/3).

Dia menjelaskan, nantinya setiap turis asing yang hendak melakukan transaksi dengan menggunakan dolar dapat langsung dirupiahkan di kasir hotel.Menurut dia, penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di dalam negeri menjadi cara utama untuk memperkuat nilai mata uang tersebut.

"Transaksi kalau tarifnya dalam dolar itu tidak apa-apa asal bayarnya pakai rupiah. Tetapi ada juga yang tarif dalam dolar bayarnya pun masih harus pakai dolar, yang seperti itu akan kami tertibkan," kata Bambang.

Tansaksi yang masih menggunakan mata uang dolar paling banyak ditemui di sektor penyewaan infrastruktur kawasan industri di sekitar Jakarta. Selama ini, lanjutnya, masih banyak masyarakat yang menggunakan dolar AS di sektor jasa, padahal UU Mata Uang mewajibkan penggunaan rupiah untuk setiap transaksi keuangan di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk itu, upaya penegakan hukum sebagai implementasi UU Mata Uang harus dilakukan agar nilai rupiah, yang saat ini sedang berfluktuasi, dapat stabil dan permintaan terhadap dolar AS lebih terkendali. Salah satu penegakkan hukum tersebut adalah dengan membentuk tim gabungan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, serta menyiapkan layanan pengaduan "call center" agar masyarakat bisa melapor apabila ada sektor jasa yang masih menggunakan dolar AS.

 

sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement