REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai perlunya Indonesia menjadi basis produksi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah telah menargetkan terciptanya lapangan kerja yang menyerap 2 juta tenaga kerja per tahun.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan dari sisi investasi ada dua isu penting yang telah diangkat Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Jepang dan China, 23-28 Maret. Keduanya yakni mendorong investor agar menjadikan Indonesia sebagai basis produksi serta komitmen terhadap perlindungan kepentingan nasional dalam pelaksanaan proyek-proyek investasi.
Terkait dorongan agar investor menjadikan Indonesia sebagai basis produksi, Franky menjelaskan Indonesiamembutuhkannya untuk menciptakan lapangan kerja dan mengatasi pengangguran. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi angka pengangguran yang cukup tinggi, sementara lapangan kerja yang ada semakin sedikit. Data elastisitas tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2014 menunjukkan setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menciptakan 160 ribu lapangan kerja.
Jumlah itu jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2004 dimana setiap 1 persen pertumbuhan menciptakan 450 ribu lapangan kerja. Di sisi lain, angka pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus 2014 mencapai lebih dari 7 juta orang dan angkatan kerja baru yang muncul sekitar 2 juta orang per tahun.
"Jumlah pengangguran kita mungkin bertambah karena ada sekitar 23 juta orang yang bekerja paruh waktu dan kategori setengah penganggur. Masalah ini yang perlu segera dipecahkan melalui investasi yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan," kata Franky di sela-sela kegiatan Presiden Jokowi di China, Sabtu (28/3).
Franky menambahkan, selain persoalan Indonesia sebagai basis produksi, kebijakan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja adalah melalui industri bernilai tambah dan tidak mengekspor bahan mentah. Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Jepang dan China, menyebutkan Indonesia meminta tidak hanya dijadikan sebagai pasar tapi juga sebagai basis produksi. Presiden juga menegaskan Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah.
Seperti diketahui, saat Presiden Jokowi mengunjungi Jepang tercatat ada komitmen investasi senilai 2,6 miliar dolar AS dari dua perusahaan otomotif Jepang, yakni Toyota dan Suzuki, masing-masing bernilai 1,6 miliar dolar AS dan 1 miliar dolar AS.