REPUBLIKA.CO.ID, KARANGANYAR -- Wakil Ketua MPR Mahyudin meminta pemerintah mencermati gerakan-gerakan yang mencurigakan untuk melindungi warga negaranya agar tidak tertipu dan menjadi korban ISIS.

"Pemerintah harus mencermati segala gerakan-gerakan seperti (ISIS) ini.

Ini (ISIS) ada janji-janji yang mungkin menipu, karena itu pemerintah harus melindungi warga negaranya," kata Mahyudin saat sosialisasi kebangsaan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Pablengan, Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (2/4).

Wakil Ketua MPR Mahyudin bersama anggota MPR Hardisoesilo melakukan sosialisasi kebangsaan (Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) dihadapan ratusan santri di ponpes Miftahul Ulum. Lebih lanjut Mahyudin menjelaskan bahwa sampai saat ini belum diketahui secara persis apa itu ISIS sebenarnya.

Menurut Mahyudin dari berbagai informasi yang disampaikan media, ISIS juga ditentang oleh negara-negara di Timur Tengah. Karena itu tambah Mahyudin keputusan pemerintah dalam rangka.

Mahyudin menegaskan dalam pembukaan UUD 45 dengan jelas disebutkan, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan turut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan dan perdamaian abadi. Lebih lanjut Mahyudin menjelaskan bahwa sampai saat ini belum diketahui secara persis apa itu ISIS sebenarnya.

"Saya kira tidak ada faham ISIS di pesantren ini. Karena mahzabnya juga berbeda dengan kebanyakan yang dianut masyarakat Indonesia," kata Mahyudin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika