REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPU) Karyono Wibowo menilai Kongres PDI Perjuangan menjadi titik tolak untuk menegaskan sikap partai politik tersebut terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Pidato Megawati saat pembukaan kongres menegaskan sikap kritis PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Pidato tersebut bisa ditafsirkan sebagai peringatan dan teguran bagi pemerintah," kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Ahad (12/4).
Karyono menilai Megawati berupaya memberi peringatan dan teguran bagi Jokowi-JK agar dalam menjalankan pemerintahan tetap mematuhi dan memegang teguh konstitusi.
Namun, dalam konteka tersebut, Karyono menduga ada kekecewaan Megawati dan PDI Perjuangan terhadap sejumlah kebijakan Presiden Jokowi, misalnya pembatalan pelantikan Budi Gunawan sebagai kepala Polri. "Padahal menurut penilaian PDIP, proses dan prosedur pencalonan Budi Gunawan sudah mendapat persetujuan DPR serta sudah sesuai konstitusi," tuturnya.
Selain itu, Karyono mengatakan Megawati menyinggung mengenai adanya pengkhianatan dari sejumlah orang dekat yang menusuk dari belakang yang kerap ia alami selama ini. "Megawati memang tidak menyebut nama siapa orang yang dimaksud. Namun, jika kita amati konteks pidatonya, hal itu mengarah kepada beberapa orang," katanya.
Menurut Karyono, pengkhianatan itu bisa dimaknai sebagai bentuk peringatan sekaligus pesan Megawati kepada siapapun di lingkaran kekuasaan saat ini, termasuk Jokowi, agar peristiwa pengkhianatan yang pernah dialaminya tidak terulang kembali.
Selain itu, Karyono menilai pidato Megawati juga sarat dengan nilai-nilai ideologis yang kental dengan pikiran dan konsepsi Bung Karno.
"Megawati menekankan pentingnya pemerintah dan bangsa ini kembali kepada ajaran Bung Karno. Ajaran Bung Karno dinilai masih relevan untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa ini," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika