REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) mendesak kepolisian menunda penerbitan izin keramaian untuk kompetisi ISL yang akan bergulir pada Sabtu (25/4) besok. Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, ini perlu dilakukan agar kompetisi ISL terhindar dari dualisme, Kemenpora dan PSSI.
Ia mengatakan tidak mungkin kompetisi bisa berjalan dengan baik jika Kemenpora mempunyai keinginan untuk menjalankan kompetisi lewat Tim Transisi. Begitu juga dengan PSSI yang sudah dibekukan Kemenpora pada 17 April lalu.
"Tidak mungkin kompetisi ISL bisa berjalan jika ada dualisme untuk menggelar kompetisi tersebut," ujar Neta S Pane kepada ROL, Jumat (23/4).
Neta melanjutkan, keduanya sama-sama keras dan tidak satupun yang mengalah. Apalagi keduanya mempunyai dasar yang kuat sehigga kisruh Kemenpora dan PSSI semakin parah. Akhirnya kompetisi ISL menjadi korban dari pertikaian keduanya.
Mana mungkin kata Neta, kompetisi berjalan tapi semua kegiatan PSSI tidak diakui atau ilegal di mata pemerintah. Begitupun dengan Kemenpora membuat Tim Transisi tapi mengatur anggota PSSI. Sebab klub adalah anggota PSSI.
Jika kepolisian menunda izin tersebut, kata dia, Kemenpora dan PSSI juga mempunyai waktu yang banyak untuk menyelesaikan kisruh antara keduanya. Sebab keduanya perlu mediator untuk menyelesaikan kisruh ini. Bahkan jika kepolisian mau, kepolisian bisa menjadi mediatornya. Sehingga kompetisi bisa berjalan mulus tanpa ada dualisme.
"Jika kepolisian berkenan menjadi mediator. Tentu keduanya akan segera menemukan titik penyelesaian kisruh ini," ujar dia.