REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpeluang mengusung Tri Rismaharini sebagai calon Wali Kota di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya yang dijadwalkan digelar Desember 2015.
"Risma sangat berpeluang, apalagi sampai sekarang belum ada nama calon kuat yang muncul selain petahana," ujar Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffa' Noer di Surabaya, Jumat (24/4).
Menurut dia, khusus menghadapi Pilkada Surabaya gaungnya tidak seperti di daerah lain karena belum banyak calon alternatif muncul selain Rismaharini sehingga situasi politiknya terkesan masih landai.
"Kita sendiri bisa melihat di Surabaya tidak ada tanda-tanda karena sampai sekarang belum muncul nama-nama, terutama selain petahana," kata legislator DPRD Jatim tersebut.
Khusus di Pilkada Surabaya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya terhadap DPD PPP Kota Surabaya untuk melakukan penjaringan dan mekanisme menentukan kandidat sesuai aturan yang berlaku di partainya.
Usai muncul satu nama, lanjut dia, DPD harus mengusulkannya ke DPW PPP Jatim untuk selanjutnya dilaporkan ke DPP PPP di pusat sekaligus dibuatkan rekomendasi sebagai salah satu syarat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Di Ibu Kota Provinsi Jatim itu, kata Musyaffa', partainya juga mengaku tahu diri dan memastikan tak akan mengusung kader sendiri karena perolehan di DPRD Surabaya yang hanya satu kursi. "Tapi di sana, suara PPP sebanyak 67 ribu. Cuman karena sistem, PPP mendapat satu kursi saja, yakni diperoleh H. Buchori yang juga Ketua DPD PPP Surabaya," terangnya.
PPP bahkan awalnya melirik nama Buchori untuk diusulkan menjadi salah satu kandidat orang nomor satu di Surabaya, namun karena merasa tidak akan bisa bersaing maka rencana itu diurungkan.
"Kalau di Surabaya kami realistis jika harus mengusung sendiri. Menang ketika proses Pilkada dan menjadi partai pendukung saja sudah sangat luar biasa," tuturnya.
Akibat perolehan kursi yang hanya satu, pihaknya memastikan berkoalisi dengan partai politik di parlemen dan tidak memberi batasan terkait Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau Koalisi Merah Putih (KMP).
"Di Jatim tidak ada KIH maupun KMP, yang ada hanya Koalisi Jawa Timur. Begitu juga di Surabaya, yang ada Koalisi Surabaya," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika