REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun anggaran 2016 mendatang menargetkan untuk bisa menekan defisit anggaran sebesar 1,8 persen dari produk domestik bruto atau PDB dari sebelumya 1,9 persen.

Untuk mencapai angka tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut akan menggenjot penerimaan negara khususnya dari sektor pajak dan bukan pajak. Dia mengatakan, pemerintahan saat ini harus mulai menghilangkan ketergantungan akan utang.

Bambang meyakini saat ini rasio utang terhadap PDB tergolong kecil. Namun utang ini jika tidak diantisipasi, lambat laun membesar dan bisa membahayakan ekonomi. Melihat banyaknya target pembangunan pemerintahan Joko Widodo, Bambang menyarankan agar pemerintah mengupayakan pembiayaan pembangunan dari penerimaan negara.

“Dan kalau ada kekurangan baru ditutup dengan utang. Jadi, jangan utang yang me-lead segalanya,” kata Bambang, Jakarta, Rabu (28/4).

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno mengatakan baru saja BUMN mendapatkan fasilitas pinjaman untuk proyek infrastruktur dari China Development Bank dan ICBC dengan total pinjaman sebesar 50 miliar dollar AS. Dana sebesar ini termasuk juga untuk mewujudkan pembangunan tol trans sumatra dan jalur kereta dekat Jakarta - Bandung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika