REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA-- Presiden Joko Widodo meminta anggota TNI-Polri mengubah pendekatan dalam menangani konflik yang terjadi di Provinsi Papua.

"Saya ingin agar pendekatan di Papua diubah, bukan pendekatan keamanan represif tetapi diganti pendekatan pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan," kata presiden di depan ratusan Prajurit TNI dan Polri di Markas Korem Jayapura, Sabtu (9/5).

Dia mencontohkan TNI-Polri aktif dalam pelayanan masyarakat, seperti mengajar di sekolah yang kekurangan guru atau membangun jalan di perbatasan. "Itu akan dilihat masyarakat, itu lho yang membangun jalan, yang mengajar sekolah ada dari TNI-Polri. Saya kira pendekatan-pendekatan seperti itu yang perlu dilakukan," kata presiden.

Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua, tidak ada pikiran yang lain kecuali mensejahterakan rakyat di pulau terbesar di Indonesia ini.

"Untuk urusan ke PU-an (Kementerian Pekerjaan Umum) saja digelontorkan ke Papua Rp 6 triliun, besar sekali. Belum urusan untuk pertanian, belum untuk membangun pasar, urusan membangun pelabuhan. Masih banyak lagi yang ingin dimasukan pembangunan di Papua," ungkapnya.

Presiden menegaskan bahwa sumber daya alam di Papua bisa dinikmati oleh masyarakatnya sendiri. Kalau tidak dilakukan,lanjut presiden, akan memunculkan kecemburuan sosial dan ekonomi di Pulau Papua yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ini.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan bahwa TNI-Polri akan memberikan dukungan penuh, mulai yang bertugas di pelosok perbatasan hingga di ibukota akan mendukung sepenuhnya kebijakan presiden.

"Kami semua akan mendukung penuh atas jalannya pembangunan. Untuk itulah berbagai upaya yang dilakukan TNI-Polri bisa berkontribusi agar rakyat sejahtera seperti yang diinginkan bapak presiden," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika