REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Sejumlah perwakilan ormas Islam dan pimpinan pondok pesantren hari ini, Selasa (12/5), mendatangi gedung MUI, Jakarta Pusat guna membahas persoalan ISIS. Mereka berharap MUI dapat memberikan langkah tegas dan menjembatani kasus-kasus kriminalisasi atas tuduhan ISIS yang menimpa sejumlah aktivis Islam.

"Kita berharap agar jangan sampai MUI salah mengambil posisi. MUI sebagai lembaga keagamaan non partisan harus bisa mengambil posisi strategis," ujar Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, saat menjelaskan hasil pertemuan tersebut kepada Republika, Selasa (12/5).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh beberapa tokoh dari Tim Pengacara Muslim (TPM), pakar hukum, dan pimpinan MUI ini, ada beberapa hal yang menjadi titik tekan. Pertama, MUI harus memberikan perlindungan dan advokasi kepada sejumlah aktivis Islam yang dituduh ISIS. Selain itu, MUI juga harus bisa menjembatani antara ormas Islam dengan pemerintah.

"Menuduh seseorang ISIS atau teroris secara sembarangan hanya akan menambah masalah. Kita mengharapkan agar umat Islam tidak terpecah belah menanggapi masalah ini. Ada harga mahal yang harus kita bayar ketika umat berpecah belah," lanjutnya.

Maraknya isu ISIS di tanah air dalam setahun belakangan ini, dinilai telah merugikan umat Islam. Amirsyah menambahkan, persoalan ini akan menjadi salah satu agenda pembahasan dalam Forum Ijtima' Ulama MUI di Tegal bulan mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika