REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan lebih banyak diisi oleh individu yang mampu menjalin sinergi dengan lembaga lain. K

“Kedepannya, KPK  harus lebih bersinergi dengan sesama lembaga negara lain. KPK harus membuang kesan ekslusif dengan memilih pribadi-pribadi yang inklusif,” ujar pengamat kebijakan publik Yayat Supriatna,  Jumat (22/5).

Menurut Yayat, pansel komisioner KPK perlu mempertimbangkan masuknya calon yang memiliki  keragaman keilmuan dan sudut pandang. Dengan begitu, hubungan KPK dengan lembaga pemerintahan lain tetap terjalin dengan baik, dengan atau tanpa adanya penanganan kasus korupsi.

“Sebab, sinergisitas dalam pemberantasan korupsi itu penting. Rantai korupsi tidak bisa diputus jika KPK hanya berjalan sendiri. Rantai korupsi perlu dipahami bukan hanya sekedar menangkap pelaku,” tambah Yayat.

Selain memilih pribadi yang inklusif, pansel KPK juga harus menjauhkan proses seleksi dari muatan politik apa pun. Dalam hal ini, lanjutnya, masyarakat memiliki hak untuk selalu memberikan aspirasi. 

“Masyarakat harus selalu dilibatkan selama proses seleksi komisioner. Lewat aspirasi masyarakat, intervensi politik apa pun bisa diminimalisasi. Walau bagaimanapun korupsi juga bagian dari urusan masyarakat,” tutupnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika