REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedang mengupayakan islah agar dapat mengikuti Pilkada serentak. Wakil Sekretaris Jenderal PPP bidang hukum, Arsul Sani mengatakan, saat ini pembicaraan islah antara dua kubu PPP dilakukan secara diam-diam.

Islah dua kubu PPP, hasil muktamar Surabaya dengan hasil muktamar Jakarta memang belum terlihat. Namun, sikap KPU yang tidak akan menerima partai politik berkonflik di Pilkada membuat PPP harus mengupayakan islah. Meskipun islah yang akan diterapkan masih sebatas untuk mengikuti Pilkada.

"Model islah yang sedang dikembangkan Golkar juga tidak tertutup kemungkinan kita ambil," kata Arsul pada ROL, Senin (25/5).

Menurut Arsul, pembicaraan soal islah terbatas antara dua kubu PPP terus dilakukan. Saat ini, kata dia, dua kubu masih membicarakan opsi-opsi sebagai upaya merealisasikan islah terbatas agar partai berlambang Kabah dapat mengikuti Pilkada.

Pembicaraan akan dilakukan lebih serius pascakeluarnya putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) soal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Yaitu, pascapertengahan Juni 2015 mendatang.

"Setelah ada putusan banding kita sepakati opsi-opsinya, sekarang baru susun opsi-opsinya," imbuh Arsul. N agus raharjo

Ikuti Whatsapp Channel Republika