REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Imparsial berharap Presiden Joko Widodo bisa memilih calon Panglima TNI yang memenui prasyarat objektif, salah satunya komitmet terhadap penegakan hak asasi manusia. Imparsial pemilihan calon Panglima TNI tidak hanya didasarkan pada jenjang kepangkatan dan karier semata.
"Penting bagi Presiden Jokowi untuk memperhatikan prasyarat-prasyarat yang objektif dalam konteks penganglatan calon Panglima TNI ke depannya," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti kepada Republika, Kamis (4/6).
Poengky menyebut prasyarat yang objektif ini penting diperhatikan presiden nantinya. Ia menyebutkan lima prasyarat yang wajib dipertimbangkan dalam penetapan calon yang akan berada di posisi tertinggi dalam TNI.
Pertama menurutnya sebagai lembaga pertahanan dan keamanan, TNI harus dipimpin orang yang memiliki komitmen terhadap HAM dan pemberantasan korupsi. Kedua, harus dipastikan calonnya tidak terlibat dalam kasus pelanggaran HAM dan kasus korupsi.
"Baik yang baru-baru saja terjadi atau kasus dahulu yang belum diproses," ujarnya.
Selain itu, prasyarat ketiga sebagai pimpinan harus memiliki komitmen terhadap kehidupan politik demokrasi. Ini sesuai dengan landasan Indonesia yang menjunjung tinggi kebebasan.
Keempat tentu harus berkomitmen untuk mendukung agenda penuntasan reformasi TNI. Lembaga ini membutuhkan reformasi baik dari segi restrukturisasi Komando Teritorial ataupun pengadilan militer.
Prasyarat yang terakhir Panglima TNI harus tunduk pada aturan hukum dan tunduk pada otoritas sipil. Semua tugasnya merupakan bentuk tanggung jawab dan kecintaan terhadap tanah air. Syarat-syarat ini akan menentukan wajah dan eksistensi TNI ke depannya.
"Meski pergantian Panglima TNI merupakan hal yang biasa dan agenda yang bersifat rutin di dalam TNI, namun pergantian ini memiliki makna penting bukan hanya bagi TNI tetapi juga publik sebab agenda ini memiliki pengaruh terhadap dinamika TNI ke depan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika