REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) harus membangun banyak jaringan dengan berbagai instasi pemerintah. Jaringan yang kuat ini tentunya bisa membantu KPK dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi.

"KPK kedepan harus banyak jaringan, tidak boleh sendiri. Butuh banyak jaringan dan komunikasi yang baik dalam bekerja," kata pengamat hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf kepada Republika, Sabtu (6/6).

Menurutnya, sebagai lembaga penegak hukum, tentu akan banyak rintangan yang menghadang KPK. Ini berasal dari berbagai elemen atau pihak luar yang tidak suka dan berusaha menghambat pengungkapan kasus korupsi. Oleh karena itu butuh banyak jaringan sehingga banyak juga pihak yang mendukung.

Pimpinan KPK, ujarnya, nantinya butuh banyak membentuk kekuatan. Apalagi bebannya sangat berat. Jadi, tidak ada lagi perseteruan dengan lembaga lain akibat jaringan dan komunikasi yang tidak baik.