REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelompok relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon panglima TNI.
"TNI saat ini harus profesional dan kuat. Pertimbangan memilih sosok TNI profesional yang sarat pengalaman dan prestasi seperti Pak Jenderal Gatot Nurmantyo sejalan dengan program Nawacita dan gagasan besar mewujudkan poros maritim dunia," ujar kata Ketua Umum DPP Arus Bawah Jokowi Veldy Reynold di Jakarta, Jumat (12/6).
MenurutNYA, sudah saatnya manajemen negara terkait keamanan nasional tidak dilihat dari pola atau model penggiliran atau penjatahan antarmatra semata, tetapi haruslah menggunakan pola pertimbangan pada aspek strategis, profesionalitas, dan proporsionalitas.
"Artinya, pengelolaan keamanan nasional haruslah melihat secara komprehensif tanpa mengedepankan ego sektoral yang justru bisa melemahkan tata kelola dan spirit ketahanan nasional kita. Hal itu ditegaskan dalam Nawacita yang diusung Pak Jokowi," katanya.
Sementara Ketua Harian Arus Bawah Jokowi Ronny Talapessy mengatakan Jenderal Gatot merupakan sosok berpengalaman di lapangan dan memahami ancaman "proxy war" yang kini sangat mengkhawatirkan.
"Dia merupakan sosok yang tepat pula dapat diandalkan untuk menjalankan program poros maritim Jokowi. Sebab, penguatan poros maritim tidak hanya bisa dilihat dari sisi penguatan Angkatan Laut. Tentu juga harus disokong oleh matra lainnya," katanya.
Menurutnya, Jenderal Gatot juga memiliki hubungan dekat dengan kepala staf dari TNI AU dan AL, serta memiliki kedekatan dengan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, baik dari aspek pemikiran pertahanan maupun keamanan.
Sehingga diharapkan pola tersebut dapat dijadikan modal bagi Jenderal Gatot nanti melakukan sinergi yang semakin baik antara TNI dan Polri.
Ronny berharap polemik dan politisasi terkait pengajuan Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI tidak terjadi dan masyarakat Indonesia dapat menghargai hak prerogatif Presiden yang sah secara konstitusional untuk menentukan pemimpin lingkup TNI.
"Kami percaya kepada Presiden Jokowi bahwa pemerintahan dan Kabinet Kerja telah memiliki pertimbangan, kriteria dan sistem penilaian yang objektif serta komprehensif terkait pengembangan strategi keamanan nasional Indonesia ke depan," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika