REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri BUMN Rini M Soemarno melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membahas rencana pembangunan angkutan massal berbasis rel, Light Rail Transit (LRT).
"Ya, hari ini kami membahas LRT dalam kota yang terintegrasi dengan semua moda transportasi di Jakarta," kata Gubernur DKI Ahok, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.
Hadir juga dalam rapat tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, Dirjen Pekerjaan Umum serta dari Direksi PT Adhi Karya.
Menurut Ahok, pembahasan sudah lebih maju mulai dari teknis pelaksanaan, rute, lokasi stasiun hingga pembebasan lahan.
"Kita (Pemda DKI) membangun untuk rute dalam kota, sedangkan Adhi Karya yang ditugasi pemerintah bertanggung jawab membangun infrastruktur dari luar kota," ujarnya.
Dengan begitu tambah Ahok, karena ini berbicara soal kereta massal dan menyangkut jaringan maka harus ada sistem sinyal yang sama.
"Kita ingin LRT cepat terealisasi dan bisa tersambung hingga ke pinggir kota Jakarta," ujarnya.
Soal pendanaan, Ahok mengatakan tidak menjadi masalah bagi Pemda DKI Jakarta karena pembangunan LRT murni bisnis, tidak ada kaitannya dengan dana APBD DKI.
Menurut catatan, Adhi Karya mengusung konsep LRT untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta. Rute yang diusulkan seperti Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas, Cibubur-Bogor.
DKI Jakarta menyambut baik ide tersebut dan langsung meresponnya dengan mengevaluasi untuk izin pemanfaatan lahan terutama untuk lokasi Depo Kereta di daerah Cibubur, Jakarta Timur.
DKI masih mengevaluasi pelepasan lahan karena rute Adhi Karya menyentuh jalur terbuka hijau karena terkait lahan terbuka hijau.
Rencana DKI membangun LRT khusus untuk rute di dalam kota Jakarta pada tujuh koridor seperti rute Kemayoran Lama-Kelapa Gading.
Ada pun dana untuk membangun LRT, setiap satu koridor diproyeksikan dibutuhkan dana sekitar Rp 10 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika