REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menurun tidak membuat gentar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Menurut Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Krityanto, pilihan berat memang masih harus diambil Jokowi di awal kepemimpinannya ini.

"Ini memang menjadi pilihan yang harus dihadapi Jokowi untuk mengambil kebijakan tidak populis untuk kepentingan jangka panjang Indonesia," katanya pada Republika, Jumat (10/7).

Hasto mengatakan, langkah Jokowi ini diakibatkan karena warisan pemerintahan periode lalu meninggalkan banyak masalah. Misalnya, ruang fiskal yang sangat sempit, industrialisasi terjadi selama 10 tahun, serta ketergantungan Indonesia akan impor. Jadi, di awal pemerintahan Jokowi-JK ini menjadi siklus pembenahan di segala sektor.

PDIP masih percaya dengan arah kebijakan yang diambil oleh Jokowi. Sebagai partai politik pendukung, PDIP akan mengambil langkah untuk membesarkan diri mendukung pemerintah Jokowi-JK.

"Kita anggap kinerja Jokowi ini masih ‘on the track’ bagi PDIP," tegasnya.

Menurutnya, pasca Lebaran nanti, kondisi pemerintahan Jokowi akan lebih baik. Sebab, proyek-proyek infrastruktur akan berjalan lebih baik, pembangunan rumah kumuh dilakukan, pekerjaan padat karya berjalan. Artinya, ekonomi akan berjalan di Indonesia.

"Kita optimis terhadap arah kebijakan Jokowi, karena masih dalam jalur," ujarnya.

Sebelumnya, dalam rilis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sebanyak 56 persen responden menyatakan tidak puas dengan pemerintahan Jokowi. Sedangkan 41 persen menyatakan puas, dan sisanya menyatakan tidak tahu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika