REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemarau panjang yang melanda hampir seluruh daerah di Indonesia, telah menyebabkan kekeringan dan krisis air. Kondisi ini praktis semakin memperparah kehidupan petani. Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria(AGRA), Rahmat Ajiguna menyampaikan keperihatinanya atas masalah ini.
Sedikitnya, 721 Kecamatan 16 provinsi kekeringan dan terdapat 3,3 juta hektare sawah mengalami kekeringan dan gagal panen dan kerugian diperkirakan mencapai Rp 79,2 triliun. Selain itu sebagian masyarakat sudah mengalami krisis air bersih.
Rahmat menilai kekeringan ini merupakan bencana nasional. Karena itu, pemerintah wajib untuk mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengatasinya.
Rahmat menyayangkan kebijakan pemerintah dalam menangani masalah ini tidak praktis. Sebab, langkah pemerintah karena tidak melalui kementerian pertanian yang mengeluarkan anggaran sekitar 100 miliar, untuk pengadaan 40 ribu mesin pompa air dalam situasi kekeringan tidak menjawab secara langsung masalah yang dihadapi oleh petani.
Dia mengingatkan, meski gagal panen, namun petani tetap harus dapat bertahan hidup. Karenanya pemerintah harus mengambil langkah untuk segera memberikan bantuan langsung kepada petani yang mengalami gagal panen, dengan memberikan subsidi langsung. " Agar petani bisa makan dan memiliki modal untuk bertani," kata Rahmat kepada ROL, Jumat (7/8).
Rahmat menghawatirkan kebijakan pengadaan pompa air tidak cocok untuk saat ini akan membuka peluang untuk terjadinya penyelewengan dan korupsi. Apalagi pengadaan proyek pompa hampir berbarengan dengan pemilukada serentak.