REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Budayawan Tanah Air Taufiq Ismail berpendapat pemerintah tak perlu meminta maaf terkait pembunuhan massal pascapemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965. "Pemerintah tak perlu meminta maaf pada PKI, mengingat banyaknya korban yang jatuh akibat pemberontakan yang dilakukan PKI," ujar Taufiq dalam diskusi di Jakarta, Jumat (21/8).

Pemberontakan yang dilakukan PKI pada 1927, 1948 dan 1965 menelan banyak korban jiwa. "Ribuan nyawa melayang akibat pemberontakan PKI di Tanah Air. Mereka menyembelih dan membantai para kiai dan masyarakat," kata dia.

Beberapa sumber, lanjut Taufiq, menyebutkan komunis telah membunuh sekitar 120 juta jiwa tak berdosa di seluruh dunia. "Pemberontakan PKI yang dipimpin Muso pada 1948 juga telah membantai para kiai. Berbagai tempat ibadah, langgar maupun masjid dibakar," jelas dia.

Oleh sebab itu, kata Taufiq, sebaiknya pemerintah tidak perlu meminta maaf pada PKI.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengatakan pemerintah sedang menyiapkan formulasi permintaan maaf kepada para korban peristiwa 1965.

Aktivis anti PKI, Alfian Tanjung, mengatakan para generasi muda harus mampu membendung kebangkitan PKI. "Generasi muda Islam harus mampu membendung kebangkitan PKI," kata Alfian.

Sejumlah simbol palu arit yang merupakan simbol PKI bermunculan dalam karnaval perayaan kemerdekaan Indonesia ke-70 di sejumlah daerah. Pascapemberontakan PKI 1965 tersebut, pemerintah melakukan tindakan penumpasan yang mengakibatkannya jatuhnya korban pada pihak PKI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika