REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economic dan Finance (Indef) menyatakan, tingkat kesejahteraan masyarakat semakin memburuk. Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan, hal ini kontradiktif dari visi Nawacita yang digencarkan pemerintah.
Ia menambahkan, capaian kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi sampai semester I menunjukan perkembangan yang memburuk.
"Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2015 kembali melambat dan membawa sejumlah konsekuensi bagi target kesejahteraan sosial-ekonomi," ujarnya dalam Konferensi Pers di Kantor INDEF Jalan Batu Merah No 45 Pejaten Timur, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (24/8).
Berikut 10 indikasi memburuknya tingkat kesejahteraan masyarakat:
1. Inflasi bahan makanan melambung
- Pemerintah mengklaim angka inflasi pada 2015 cukup rendah, bahkan diperkirakan akan di bawah target APBN-P 2015 sebesar lima persen.
- Selama Januari hingga Juli 2015 akumulasi inflasi bahan makanan month to month memang baru mencapai 1,90 persen. Namun, inflasi bahan makanan menjadi sumber tekanan sangat tinggi. Inflasi harga barang bergejolak sejak Mei, Juni, dan Juli masing-masing sebesar 1,52 persen, 1,74 persen, dan 2,13 persen. Bahkan, secara tahunan pada Juli, inflasi bahan makanan telah mencapai 8,28 persen (yoy).
- Ironisnya, pascalebaran masyarakat masih dihadapkan gejolak kenaikan harga yang tidak rasional.
2. Nilai Tukar Petani (NTP) menurun
- Penurunan NTP terjadi di semua subsektor pertanian, baik di sektor tanaman pangan, holtikuktura, perkebunan rakyat, peternakan, maupun perikanan.
- Dibandingkan dengan posisi Oktober 2014 saat pemerintahan baru dilantik dengan posisi NTP Juni 2015.
3. Upah riil menurun
- Upah nominal buruh tani meningkat, namun upah riilnya menurun. Upah riil buruh tani Januari 2014 sebesar Rp 39.383 per hari, turun menjadi Rp 37.887 per hari pada Juli 2015
4. Upah buruh industri juga mengalami penurunan secara riil sebesar 3,5 persen secara triwulan. Penurunan upah riil terutama terjadi pada industri yang padat karya seperti industri makanan, tekstil, percetakan, karet, plastik, dan industri lainnya.
5. Program bantuan sosial tidak efektif
- Kebijakan pemerintah dalam menaikan BBM, disertai mitigasi risiko terhadap dampaknya terhadap masyarakat miskin, dan rentan miskin.
- Beberapa skema program jaminan sosial justru mengalami penurunan, seperti program raskin dan dana kompensasi kenaikan harga BBM. Akibatnya, daya beli masyarakat miskin anjlok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika