REPUBLIKA.CO.ID, Satuan Perbatasan Australia (Border Force) berencana melaksanakan patroli di jalan-jalan di pusat Kota Melbourne Jumat (28/8) malam dengan tujuan mencari para pelanggar visa. Namun operasi itu akhirnya dibatalkan setelah mendapat protes luas.
Menanggapi pengumuman ABF itu, juru bicara Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan menjelaskan, "ABF tidak akan menghentikan orang di jalan-jalan secara acak... dan ABF tidak akan menarget orang berdasarkan ras, agama atau etnisnya".
Rencana ini memicu protes dari berbagai pihak. Ratusan warga Melbourne langsung turun ke jalan dan mengecam langkah ABF sebagai bentuk diskriminasi.
Rencananya, ABF akan melakukan konferensi pers terkait rencana operasi mereka di sekitar Federation Square di pusat kota pada Pukul 2 siang. Namun lokasi tersebut justru berubah menjadi lokasi demo.
Demo ini diorganisir oleh Refugee Action Collective Victoria yang menyerukan warga Melbourne untuk bergabung menentang apa yang mereka sebut sebagai kesewenang-wenangan petugas.
Menurut UU Migrasi Australia, petugas bisa saja meminta setiap orang yang secara beralasan diketahuinya bukan warga negara untuk menunjukkan identitas mereka.
Pemimpin Oposisi Bill Shorten menghargai rencana pemerintah memberantas para pelanggar visa tinggal di Australia, namun tidak setuju langkah pemerintah mengumumkan rencana operasi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
