REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPR RI Setya Novanto dan wakil ketua DPR Fadli Zon sudah dilaporkan secara resmi oleh beberapa anggota ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sebanyak 7 anggota dewan melaporkan rombongan yang ikut ke Amerika Serikat (AS) karena melakukan pertemuan dengan bakal calon Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump.

Mereka adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Charles Honoris, Budiman Sudjatmiko, Diah Pitaloka, Adian Napitupulu, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara, politikus Partai Kebangkita Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq dan politikus partai Nasdem Akbar Faisal. Politikus PDIP, Charles Honoris mengatakan pihaknya optimis laporan mereka akan segera ditanggapi oleh MKD.

Sebab, kasus dugaan pelanggaran etika ini dinilai sudah sangat mencoreng institusi kedewanan. “Harus ada permintaan maaf dari mereka, sebab, yang paling dirugikan pemerintah,” kata Charles di kompleks parlemen Senayan, Senin (7/9).

Menurutnya, laporan ini bukan soal persaingan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Bukan juga soal keinginan KIH menduduki jabatan pimpinan DPR RI. Namun lebih pada pembuktian apakah pihak terlapor benar-benar melakukan pelanggaran etika sebagai anggota maupun pimpinan dewan atau tidak.

Soal sanksi, kata dia, biarkan MKD yang akan memutuskannya. Namun, pelapor berharap selama proses pemeriksaan, terlapor non-aktif untuk sementara. Dalam laporannya, rombongan DPR yang bertemu dengan Donald Trump diduga melanggar kode etik anggota dewan pasal 232 tentang setiap anggota selama menjalankan tugasnya harus menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitasnya sebagai anggota DPR. Pelapor mengaku membawa bukti-bukti dalam laporannya ke MKD DPR.

“Ada foto, video, dan laporan resmi dari kita,” tegas Charles.

Ikuti Whatsapp Channel Republika