REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Maruf Amin menilai  untuk menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat tidak harus dengan memaksakan pemotongan di RPH. Sebaliknya, ia menyarankan kepada pemerintah agar lebih meningkatkan pengawasan baik pada peredaran dan transaksi hewan kurban di masyarakat.

Selain itu, dalam proses pemotongan masyarakat juga harus diimbau agar memenuhi kaidah baik syariah maupun kesehatan sehingga maslahat dan tidak menimbulkan penyakit.  "Ini sudah bertahun-tahun berjalan. Meski begitu, masyarakat tetap harus diarahkan," ujar Kiai Ma'ruf, Ahad (20/9).

Kiai Ma'ruf mengimbau kepada masyarakat agar memilih hewan kurban yang betul-betul sehat. Masyarakat juga diminta untuk menjaga lingkungan dengan menimbun darah dan membersihkan seluruh kotoran pasca pemotongan. "Jangan sampai meninggalkan bau dan kotoran. Semua harus dibersihkan," ujarnya.

Terkait distribusi, Ma'ruf juga meminta agar pembagian daging kurban jangan sampai menimbulkan korban. "Harus diatur (distribusi daging kurban). Jangan sampai berdesak-desakan hingga justru timbul korban," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika