REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Korban tragedi Mina hingga saat ini masih dalam proses identifikasi. Laporan terakhir dari Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi menyebutkan terdapat 41 jamaah haji Indonesia yang wafat dan 10 jamaah haji dirawat di rumah sakit.
Untuk itu Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VIII DPR RI menegaskan agar pemerintah RI berbicara dengan pemerintah Arab Saudi sebagai upaya mempercepat proses identifikasi korban.
Dia mengatakan masih banyak korban peristiwa yang terjadi pada Kamis (24/9) pagi waktu setempat tersebut dari Indonesia yang belum diketahui identitasnya. Padahal sebenarnya untuk identifikasi korban lebih baik jika prosesnya cepat, karena menurutnya akan lebih sulit mengidentifikasi korban yang sudah lama wafat.
Saleh mengungkapkan selama ini pemerintah Arab Saudi memberikan kesempatan bagi banyak negara untuk melakukan identifikasi korban secara bergilir. Hal itulah yang membuat PPIH sedikit kesulitan karena terbatasnya akses dan kesempatan waktu yang diberikan. Padahal menurutnya untuk melakukan identifikasi bukan sesuatu hal yang mudah.
"Perlu untuk pemerintah RI melakukan pembicaraan dengan pemerintah Arab Saudi agar kita diberi akses lebih luas dan waktu yang lebih lama untuk melakukan identifikasi ini. Mengingat jamaah haji dari Indonesia masih banyak yang hilang, belum diketahui nasibnya bagaimana," katanya kepada Republika, Senin (28/9).
Selain itu bagi Saleh jumlah PPIH yang diterjunkan untuk melakukan penyisiran dan identifikasi korban masih sangat terbatas. Terdapat sekitar 3.400 an petugas haji yang harus mengurusi sekitar 168.800 jamaah haji dari Indonesia menurutnya adalah perbandingan yang kecil.
Namun demikian dia menyatakan bukan berarti pemerintah harus menambah petugas haji, mengingat keterbatasannya kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Hal itu ditambah lagi dengan kondisi petugas haji saat ini yang harus berbagi tugas, untuk mengurus prosesi haji berikutnya dan satu bagian lagi untuk melakukan penyisiran korban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika