REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Aviliani mengatakan, adanya investasi di bidang industri padat karya tidak bisa langsung mengurangi permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK). Solusi jangka pendek yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi permasalahan ini yakni dengan meningkatkan daya beli masyarakat.  

"Pemerintah harus menjaga inflasi dan harga pangan, permintaan UMR naik terus karena harga-harga cenderung tinggi dan daya beli masyarakat turun," ujar Aviliani kepada Republika, Selasa (6/10).

Selain itu Aviliani menjelaskan, meningkatkan investasi di sektor padat karya bukan menjadi salah satu cara untuk mengatasi ancaman PHK. Ia menyarankan, sebaiknya belanja modal yang menggunakan dana APBN dan APBD dialihkan untuk sektor padat karya. Hal ini dikarenakan sektor padat karya dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Menurut Aviliani, apabila pemerintah ingin meningkatkan investasi di sektor padat karya maka insentif perlu diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri cukup lama di Indonesia. "Pemerintah sebaiknya jangan terlalu terbawa euforia dengan adanya investasi baru, namun mengabaikan yang lama," tuturnya.

Selain itu, kata Aviliani, perusahaan yang sudah lama berdiri di Indonesia harus diperhatikan supaya mereka bisa menahan ancaman PHK. Ia menilai perbaikan sistem pengupahan tidak bersifat urgent untuk mencegah ancaman PHK dalam jangka pendek.

"Yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yakni meningkatkan daya beli masyarakat," ujar Aviliani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika