Rabu 14 Oct 2015 19:54 WIB

LIMA: PAN Berpotensi Ambil Jatah NasDem Jika Terjadi Reshuffle Kabinet

 Direktur Lingkar Madani (lima) Ray Rangkuti (kanan) memberikan pemaparannya saat berdiskusi dihadapan media di Jakarta, Jumat (21/8).
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Direktur Lingkar Madani (lima) Ray Rangkuti (kanan) memberikan pemaparannya saat berdiskusi dihadapan media di Jakarta, Jumat (21/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menilai Partai NasDem berpotensi kehilangan jatah kursi menteri, jika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet jilid II. Jatah NasDem kemungkinan akan diberikan ke Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah bergabung dalam pemerintahan.

"Dalam proses politik itu biasa, ada yang masuk ada yang keluar. Memang politik koalisi ini persoalannya jatah siapa yang harus dikurangi. Pertama mungkin jatah dari kelompok profesional atau yang kedua adalah menuju ke Partai Nasdem," ujar Ray di Jakarta, Rabu (14/10).

Ray melanjutkan, ia melihat ada dua politikus NasDem yang berpotensi digeser oleh Presiden Jokowi, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Musryidan Baldan dan Jaksa Agung HM Prasetyo. Dari dua nama itu, ia menilai Prasetyo yang berpeluang besar digeser.

Jaksa Agung Prasetyo paling banyak mendapat sorotan dalam rencana reshuffel jilid ke II ini. Sebab mantan politisi Nasdem tersebut tidak banyak menorehkan prestasi. Kekalahan dalam praperadilan kasus mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan kasus Victoria Sekuritas Indonesia menjadi catatanya.

"Kalau Prasetyo menurut saya juga Jaksa Agung selama ini tidak terdengar prestasi yang luar biasa dari orang ini," katanya.

Ray memprediksi Presiden Jokowi akan mengambil keputusan reshuffle jilid II sebelum tahun 2016. "Ya bisa November-Desember lah karena baru kemaren reshuffle," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir mendesak agar partainya dapat diberikan peran dalam pemerintahan. Penyataan itu disampaikan usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement