REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei yang dilakukan oleh CSIS menemukan sejumlah fakta menarik, salah satunya adalah pendapat publik yang menginginkan adanya perombaka Kabinet Kerja Jilid II. Hal tersebut karena ada beberapa bidang yang kinerjanya dinilai belum memuaskan publik, diantaranya bidang perekonomian (69 persen) dan bidang politik (53,8 persen).

Dalam survei yang melibatkan 1.183 responden di 34 Provinsi di Indonesia, sebanyak 52,7 persen menyatakan Presiden Jokowi perlu perombakan kabinetnya. Sementara 42,3 persen menyatakan belum perlu dan sebanyak 4,9 persen mengatakan tidak tahu.

Dalam survei tersebut, CSIS juga menemukan fakta jika Jokowi melakukan perombakan jilid II, sebaiknya didominasi oleh kalangan profesional, bukan oleh politisi. Sebesar 63,4 persen publik menilai kabinet Jokowi harus diisi oleh kalangan profesional. Sedangan 24,3 persen menginginkan menteri berasal dari PDI Perjuangan. Sementara sebanyak 39,1 persen menyatakan ada porsi menteri dari partai lain di KIH.

Peneliti CSIS Arya Fernandes mengatakan, ada hal yang menarik dalam survei tersebut, yaitu ditemukan PDIP menjadi faktor yang diamati publik dalam hubungannya dengan Presiden Jokowi. 66,4 persen menyatakan bahwa tidak perlu diberikan tambahan kursi bagi PDIP bila ada perombakan kedua, dan juga

tidak kepada partai lain.

Walaupun demikian, kata Arya, lebih banyak responden yang menyatakan bahwa sebaiknya Presiden Jokowi menjaga hubungan baik dengan PDIP. Ini adalah sinyal bahwa pada dasarnya PDIP yang seharusnya paling berkepentingan mendukung pemerintahan Jokowi, bukan sebaliknya sebagaimana yang selama ini dilihat bahwa PDIP lebih bertindak mirip seperti oposisi.

''Pada sisi orientasi elektoral, Presiden Jokowi dan PDIP masih memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan dengan aktor-aktor/partai-partai lain,'' kata Arya, Ahad (25/10).

menurut Arya, ini menunjukkan realitas berbeda dari realitas politik yang menekankan pembagian kekuasaan dalam bentuk alokasi kursi kementerian bagi partai politik. Temuan ini penting menjadi perhatian bagi Presiden Jokowi dan juga partai-partai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika