REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan mulai menarik utang pada akhir tahun ini untuk membiayai kebutuhan belanja dalam APBN 2016. 

Bambang menjelaskan, penarikan utang lebih cepat dibutuhkan karena pemerintah ingin belanja infrastruktur sudah terealisasi sejak awal tahun depan. Penarikan utang dilakukan dengan menerbitkan surat berharga negara (SBN). 

"Ini untuk mencegah penumpukan belanja di semester dua dan terlambatnya eksekusi anggaran," kata Bambang dalam konferensi pers di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (3/11). 

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kata Bambang, kementerian/lembaga diminta untuk segera melakukan lelang pada November ini untuk proyek-proyek pembangunan tahun depan. Kalau bisa, kontrak proyek tersebut juga harus sudah ditandatangani pada Desember. 

"Jadi, lelang dan kontrak bisa dilakukan tahun ini. Pembayarannya sudah dimulai awal tahun depan," ucap dia. 

Menurut Bambang, ada empat kementerian yang diharapkan bisa langsung merealisasikan proyek pada awal tahun. Keempat kementerian tersebut yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perhubungan. 

"Ini karena belanja infrastruktur memang paling banyak di kementerian tersebut," ujarnya. 

Dalam APBN 2016, pemerintah membutuhkan pembiayaan anggaran Rp 273,6 triliun. Khusus penerbitan SBN (neto) ditargetkan Rp 327,2 triliun. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika