Menurut dia, PKG merupakan program prioritas pemerintah yang akan segera digelar pada hari Senin (10/2/2025). Keterbatasan anggaran pun tidak bisa dijadikan alasan tidak dilakukannya layanan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

"Skala prioritas program perlu dilakukan untuk siasati keterbatasan anggaran. Namun, tidak dengan menghilangkan salah satu jenis layanan kesehatan tersebut," kata Charles saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

PKG bagi warga yang sedang berulang tahun, kata dia, bakal ada pemeriksaan belasan jenis (potensi) penyakit. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui gangguan kesehatannya. Dengan pengecekan itu, menurut dia, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan langsung melakukan pengobatan lanjutan ke fasilitas kesehatan dengan layanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Dengan begitu, peningkatan pelayanan kesehatan kuratif (pengobatan) pasca-PKG ini harus bisa diantisipasi pemerintah di tengah pengurangan anggaran besar-besaran di sektor kesehatan. "Jangan sampai ketika ada lonjakan pengobatan lanjutan terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang diketahui lewat PKG, layanan kesehatannya malah tidak optimal dengan alasan keterbatasan anggaran," kata wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial ini.

Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa program Cek Kesehatan Gratis yang menjadi program kesehatan dengan target terbesar sepanjang sejarah RI, yakni 280 juta orang, resmi diluncurkan dan akan dimulai pada hari Senin besok.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi di Jakarta, Jumat (7/2/2025), mengatakan bahwa program itu guna mencegah dan menangani risiko penyakit penyebab kematian terbesar di tiap siklus hidup.

Pemerintah melakukan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga. - (Republika.co.id)