REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Kantor Perdana Menteri dan Kabinet Australia berencana memangkas 200 PNS, dengan alasan selama ini beroperasi dengan staf yang berlebihan.
Departemen tersebut menjelaskan tidak mampu lagi memperkerjakan dengan jumlah PNS yang sama, memasuki tahun keuangan 2016-2017. Karenanya pemotongan jumlah pekerjaan akan dimulai dari sekarang.
"Melakukan penyesuaian staf lebih awal bisa mengurangi jumlah penyesuaian yang diperlukan," kata juru bicara departemen.
"Departemen perlu mengurangi jumlah pekerjaan sebanyak 200 karyawan yang bekerja penuh waktu."
Kelompok media Fairfax melaporkan para karyawan dan staf departemen telah diberitahu lewat email pada pekan ini.
Serikat Komunitas dan Sektor Publik (CPSU) berpendapat pemotongan akan dilakukan dalam dua bulan ke depan, sebelum Natal. Pengurangan karyawan rencananya akan dilakukan dengan cara sukarela.
"Pemerintah harus mulai memperhatikan dampaknya bagi para karyawan," kata Alistair Waters, Presiden CPSU. "Mereka adalah karyawan, yang memiliki
Waters mengatakan perubahan akan berdampak pada pelayanan yang diberikan oleh departemen tersebut.
"Pemotongan ini akan memberikan tekanan tambahan setelah adanya pemutusan hubungan kerja terhadap 300 karyawan sebelumnya," tambah Waters.
Dalam tiga tahun terakhir, pemotongan telah terjadi hingga 20 persen di bawah Departemen Keperdana Menterian dan Kabinet, yang dianggap tidak masuk akal oleh CPSU.
Ikuti Whatsapp Channel Republika