REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan partainya tidak ingin ambil pusing dengan isu perombakan kabinet (reshuffle) jilid dua dan menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif.

Zulkifli Hasan saat ditemui wartawan di Samarinda, Rabu, mengatakan perombakan kabinet tidak ada sangkut-pautnya dengan partai politik pendukung pemerintahan.

"Kalau untuk komunikasi dengan Presiden sudah sering saya lakukan, namun bukan membicarakan 'reshuffle'," kata Zulkifli usai menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah ke-4 DPW PAN Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan didaulat memberikan materi menyangkut kerja-kerja politik kader PAN menyambut pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015 di Kaltim.

Zulkifli membantah tudingan bahwa bergabungnya PAN sebagai partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk posisi tawar mendapatkan jatah menteri di kabinet kerja, seiring makin gencarnya isu perombakan kabinet jilid II.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa sampai sekarang partainya belum menyiapkan kader terbaik, jika nantinya PAN mendapatkan tawaran posisi menteri di kabinet kerja.

"Kita belum menyiapkan kader, meski secara umum partai kita punya kader yang banyak, terkecuali memang diperlukan negeri ini selalu siap," kata Zulkifli Hasan.

Ia menegaskan sebagai Ketua MPR RI, tugasnya hanya melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan dan menjaga konstitusi berjalan sebagaimana mestinya.

"Tugas kita bukan untuk urusan reshuffle kabinet, itu tugas Presiden selaku pengendali pemerintahan," tegasnya.

Sementara itu, Muswil PAN Kaltim yang dijadwalkan berlangsung hingga Kamis (12/11) diikuti pengurus dari sepuluh kabupaten/kota dan ratusan kader, dengan agenda memilih kepengurusan baru periode 2015-2020.

Ikuti Whatsapp Channel Republika