REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengakui keputusan untuk mengimpor beras yang akan digunakan memperkuat stok dalam negeri sedikit terlambat, sehingga menyebabkan minimnya pasokan dari negara pengekspor seperti Vietnam dan Thailand.
"Sayangnya kita cenderung sedikit terlambat soal impor beras. Karena kita menunda, akhirnya Filipina yang masuk terlebih dahulu dan membeli dalam volume besar," kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Rabu (11/11).
Thomas yang kerap disapa Tom itu mengatakan, akibat dari terlambatnya antisipasi pemerintah tersebut maka stok beras yang ada di negara pengekspor sudah menipis karena Filipina telah melakukan pembelian dalam jumlah yang cukup besar dan harga beras mengalami kenaikan.
"Akhirnya, kita kebagian stoknya kecil dan yang kedua harganya sudah naik. Saat sepakat harga sudah berada di atas 400 dolar AS per ton. Jadi keterlambatan tersebut berdampak kepada stok dan harga yang kita dapat," kata Tom.
(Baca juga: Jika tak Impor, Bulog tak Punya Cadangan Beras)
Tom menjelaskan, sebelum Indonesia pada akhirnya memutuskan untuk mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand, Filipina telah melakukan pembelian sebanyak 1,5 juta ton. Angka tersebut mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Pada kondisi normal impor beras Filipina hanya sebesar 500-700 ribu ton.
"Tahun ini dia (Filipina) mengagetkan pasar dengan membeli 1,5 juta ton, dan mendahului kita. Terus terang pada saat saya mendampingi Perum Bulog untuk bertemu dengan Thailand dan Vietnam, kita hanya kebagian sisanya saja," ujar Tom.
Sejauh ini, lanjut Tom, dari rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton hingga akhir tahun tersebut, baru sebanyak satu juta ton yang bisa dipenuhi dari Thailand dan Vietnam. Untuk memenuhi target 1,5 juta ton tersebut akan sulit tercapai, mengingat Myanmar dan Kamboja juga tidak memiliki stok untuk ekspor.
Menurut Tom, pemerintah saat ini tengah mengambil opsi untuk mendatangkan beras dari negara lain seperti Pakistan dan Brazil, guna memenuhi kuota sebanyak 1,5 juta ton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika