REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengatakan rencana pembebasan lahan untuk pembangunan beberapa ruas tol menuju wilayah Bali bagian utara akan dimulai pada 2016.
"Kita mulai dari sisi perencanaan pembebasan tanah dulu, kalau tidak bebas bagaimana memulai dan ini memang keharusan bagi kita," kata Sudikerta di sela-sela membuka Lokakarya Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, di Denpasar, Kamis (12/11).
Namun terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan tersebut, pihaknya masih menunggu hasil studi kelayakan (feasibility study) yang ditargetkan rampung akhir 2015.
Sebelumnya, Waskita Toll Road (WTR) sebagai salah satu anak perusahan PT Waskita Karya menyatakan akan menggandeng Perusahaan Daerah Bali untuk merealisasikan rencana pembangunan empat ruas tol.
Empat ruas jalan tol yang rencananya dibangun antara lain ruas Kuta-Canggu-Tanah Lot-Soka sepanjang 28 kilometer, Soka-Pekutatan 25,1 kilometer, Pekutatan-Gilimanuk 54,4 kilometer dan Pekutatan-Lovina sepanjang 46,7 kilometer. Untuk tahap awal, pihak Waskita rencananya akan menggarap ruas Kuta-Canggu-Tanah Lot-Soka.
Demikian juga target waktu penyelesaian empat ruas tol itu, ucap Sudikerta belum dapat dipastikaan saat ini sebelum selesainya studi kelayakan. "Belum, nanti liat FS-nya dulu," ucapnya.
Mantan Wakil Bupati Badung menambahkan pembangunan tol itu sangat penting peranannya untuk keseimbangan pembangunan antara Bali selatan dengan utara.
Menurut Sudikerta, Kabupaten Buleleng yang terletak di bagian utara Pulau Bali ini sulit untuk berkembang karena permasalahan keterbatasan infrastruktur menuju kabupaten tersebut.
"Orang kalau mau berinvestasi, tentunya butuh agar dananya cepat kembali. Tetapi jika orang berinvestasi di Buleleng, jarak tempuhnya saja lama. Tentu investor sangat menginginkan supaya investasi cepat kembali," ujarnya.
Pihaknya sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat Bali untuk pembangunan tol itu agar jangan sampai timbul antipati, padahal itu semua untuk kesejahteraan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika