REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Kongres ke-30 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) akan memberikan sumbangsih pemikiran dan catatan atas kinerja pemerintah. Kongres yang digelar di Kabupaten Tangerang, Banten mulai 13 hingga 17 November 2015 itu akan mengulas pencapaian pemerintah dalam peningkatan kedaulatan dan mendorong pemerintah meningkatkan kinerja. 

Hal itu sesuai dengan tema yang diusung dalam kongres kali ini yaitu 'HMI Untuk NKRI Berdaulat'. "NKRI berdaulat itu semacam warning  atau peringatan. Ayo pemerintah, kerja nyata!" kata Ketua Umum PB HMI Puji Hartoyo usai pembukaan Kongres HMI, Jumat (13/11).

Puji mengatakan, pemilihan tema kongres mempertimbangkan realita yang terjadi di Indonesia saat ini. Pihaknya mengamati, saat ini banyak persoalan bangsa dalam konteks kedaulatan. HMI, Puji mengatakan, mengkritisi program nawacita pemerintah yang di dalamnya terdapat cita-cita trisakti.

"Kebijakan Presiden justru kerap kontra dengan trisakti utamanya dalam kedaulatan ekonomi, politik, dan kebudayaan," kata Puji.

Puji mengaku, kedaulatan ekonomi Indonesia mengalami pelemahan. Ia mencontohkan gejalanya yaitu rupiah merosot tajam. Artinya, pemerintah tidak punya cara jitu untuk mengatasi persoalan itu. 

Puji juga menyebut, dalam kontrak karya migas, pemerintah belum punya daya tawar yang baik. Menurutnya, kebijakan investasi pemerintahan Presiden Joko Widodo pun, lebih banyak memberikan keberpihakan pada korporasi asing daripada pelaku ekonomi dalam negeri.

Puji juga mengkritisi revolusi mental yang didengungkan Presiden Jokowi. Menurutnya, banyak pejabat khususnya menteri yang belum menunjukkan aksi nyata. "Terlalu banyak yang masih akrobatik pencitraan. Aksi riil belum banyak dirasakan," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika