Senin 23 Nov 2015 23:36 WIB

Pelaku Usaha dan Pemerintah Harus Sinergis

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto memberikan keterangan kepada wartawan jelang pelasanaan Munas VII Kadin di Gedung Kadin, Jakarta, Selasa (17/11).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto memberikan keterangan kepada wartawan jelang pelasanaan Munas VII Kadin di Gedung Kadin, Jakarta, Selasa (17/11).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang sedang melemah diharapkan sinergitas antara pengusaha dan pemerintah semakin kuat. Apalagi pada paruh pertama 2016 diprediksi kondisi perekonomian global masih belum berubah.

"Kita harus memperkuat kondisi ekonomi di dalam negeri dengan mempercepat pembangunan infrastruktur," ujar Suryo usai pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Kadin Indonesia, Senin (23/11).

Menurut Suryo, dengan percepatan pembangunan infrastruktur maka belanja pemerintah bisa cepat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, kemampuan untuk merumuskan dan merancang aturan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan ekspektasi dunia usaha.

Apabila tidak didorong oleh kebijakan yang tepat, maka akan sulit bagi pengusaha untuk menghadapi persaingan ketat."Diharapkan dunia usaha ke depan gak cuma menjadi objek kebijakan, tapi ikut merumuskan kebijakan ke depan," kata Suryo.

Menurut Suryo, paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sejauh ini sudah tepat sasaran dan sesuai keinginan dunia usaha. Namun hal tersebut tidak cukup, karena kunci keberhasilan kebijakan yakni melalui implementasi.

Oleh karena itu, perlu ada sinergitas yang baik antara Kadin Indonesia dan pemerintah sehingga kebijakan ini juga dapat diimplementasikan di daerah. Pasalnya selama ini, hubungan antara dunia usaha di daerah dan pemerintah daerah juga belum sepenuhnya bisa tersinkronisasi.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Suryani Motik mengatakan, pemerintah harus memiliki komitmen kuat dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Jangan sampai kebijakan yang sudah dibuat pada akhirnya direvisi kembali.

"Gak elok kalau kebijakan sudah dibuat lalu direvisi lagi, karena ini bukan hanya menganggu pengusaha dalam negeri namun juga investor asing maupun yang sudah existing di Indonesia," kata Suryani.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement