REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pelaksanaan Pilkada Depok akan berlangsung serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. Sayangnya, proses sosialisasi Pilkada di Kota Depok tidak berjalan optimal. Hal itu terungkap dari hasil survei Pusat Kajian Politik (Puskapol) Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI).
"Dari hasil survei, banyak warga Depok belum mengetahui apa visi dan misi pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok," kata Kepala Puskapol FISIP UI Sri Eko Budi Wardani di Kampus UI Depok, Jumat (27/11).
Pilkada Depok hanya memunculkan dua pasangan calon, yakni nomor urut satu Dimas Okky Nugroho-Babai Suhaimi dan nomor urut dua Idris Abdul Shomad-Pradi Supriatna. Masa kampanye Pilkada Depok telah dimulai sejak 27 Agustus 2015.
Sri melanjutkan, terungkap sebanyak 92,2 persen warga Depok belum mengetahui apa visi dan misi calon Dimas-Babai. Begitu juga tentang visi dan misi pasangan Idris-Pradi yang ditak diketahui 93,7 persen warga Depok.
"Yang luar biasa adalah sikap warga Depok terhadap politik uang. Ditemukan ada 41,3 persen responden mengatakan akan ada pihak yang menawarkan uang untuk memilih paslon," katanya. Bahkan, ada 88,2 persen responden menilai akan ada tawaran politik uang dari pihak tim kampanye paslon.
"Ini menunjukkan jika adanya situasi kesenjangan antara antusiasme dengan minimnya informasi Pilkada, membuka kemungkinan terjadinya politik uang," katanya.
Sri mengungkapkan, survei dilakukan sejak 27 Oktober hingga 6 November 2015 dengan asumsi populasi sebanyak 1.221.981 pemilih dan margin error dari penelitian sebanyak 3,99 persen. Survei dilakukan dengan mengadakan wawancara ke 630 warga Depok yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah mempunyai hak pilih.
"Kesimpulan, proses Pilkada masih jauh dari kondisi optimal. Sosialisasi dan informasi masih dinilai minim dan berkebalikan dengan antusiasme warga yang dinilai tinggi. Ketimpangan antara antusiasme dan informasi harus disikapi serius oleh penyelenggara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika