REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta sejumlah pihak terkait untuk mengevaluasi rencana pembelian helikopter khusus untuk angkutan Very Very Important Person (VVIP) bagi presiden dan wakil presiden.

"Kita evaluasi ulang ya, evaluasi ulang. Jangan berlebihan karena ini uang rakyat," kata JK ditemui di Surabaya, Senin (30/11).

Menurut Wapres, pejabat pemerintah dan aparatur negara harus berhati-hati dan efisien dalam menggunakan Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara (APBN) karena itu merupakan amanah dari rakyat Indonesia.

JK menjelaskan helikopter khusus Super Puma untuk VVIP yang saat ini dioperasikan oleh TNI AU masih berkondisi baik. Dia mengatakan bahwa helikopter itu dibeli pada saat almarhum Abdurahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI ke 4 sekitar tahun 2000-an.

"Jam terbang helikopter itu diukur dari dua hal yaitu tahun pembuatannya dan jam terbangnya. Jam terbangnya kecil sekali," tegas JK.

Wapres menjelaskan total penggunaan helikopter VVIP Super Puma oleh Presiden Joko Widodo selama satu bulan rata-rata hanya satu kali penerbangan. "Yang dimaksud angkutan VVIP cuma dua orang di Indonesia, cuma presiden dan wapres. Sedangkan helikopter yang itu (Super Puma) sudah ada lima dan itu relatif baru," tegas JK.

Wapres juga mengingatkan jangan sampai terjadi skandal dalam rencana pembelian helikopter untuk VVIP. JK mengatakan pemangku kepentingan dalam pembelian helikopter perlu berkaca kepada India yang membeli helikopter dari perusahaan AgustaWestland namun terjadi penetapan harga yang terlalu tinggi akibat adanya korupsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika