REPUBLIKA.CO.ID,NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB akan segera bertindak untuk merespons uji coba nuklir Korea Utara, Rabu (6/1). DK PBB melawan tes bom hidrogen yang diklaim Korut berhasil dilakukan.

DK mengecam tes tersebut dan menyebutnya ancaman nyata bagi perdamaian dan keamanan internasional. DK mengadakan pertemuan sesi darurat pada Rabu untuk membahas isu ini dengan AS, Jepang, dan Korea Selatan.

Duta besar Uruguay untuk PBB, Elbio Rosseli yang saat ini menjabat presiden DK mengatakan, para anggota sepakat mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah tes nuklir lainnya. "Mengingat komitmen dan pelanggaran yang dilakukan, kami akan bekerja segera menghasilkan resolusi DK baru," katanya.

Duta besar Jepang untuk PBB, Motohide Yoshikawa menyeru resolusi baru yang tegas. Menurutnya, otoritas dan kredibilias DK akan dipertanyakan jika tidak bisa menganani masalah semacam ini.

Belum jelas langkah apa yang akan diambil untuk 'menghentikan' Korut. Namun Duta besar Rusia untuk PBB menyiratkan bahwa Moskow tidak akan mendukung sanksi lanjutan, jika ada.

Pada Rabu, AS bergabung dengan para pakar terkait dampak ledakan bom saat tes. Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest mengatakan, analisis awal tidak konsisten dengan klaim kesuksesan Korut. (Gelombang Seismik Bom Hogrogen Korut Setara Gempa 5,1 SR).

"Tidak ada hal dalam 24 jam terakhir yang menyebabkan pemerintah AS mengubah penilaiannya terhadap kemampuan militer dan teknis Korut," kata dia, dikutip BBC. Earnest mengatakan, isolasi Korut telah membuat mereka meningkatkan aksi provokatif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika